Britania Raya Resmi Akui Aset Digital sebagai Properti Pribadi: Tonggak Sejarah Regulasi Crypto di Inggris

Inggris Resmi Akui Aset Digital sebagai Properti Pribadi di Bawah UU Properti 2025

Britania Raya telah mengambil langkah regulasi besar dengan mengesahkan Undang-Undang Properti (Aset Digital, dll.) 2025, yang baru saja mendapatkan Persetujuan Kerajaan. Undang-undang ini secara resmi mengakui aset digital sebagai hak milik pribadi, menandai perkembangan hukum paling signifikan bagi industri Crypto di Inggris.

Keputusan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi kepemilikan aset digital setelah bertahun-tahun ketidakpastian dan interpretasi hukum yang tidak konsisten.

Sistem Hukum Inggris dan Kesenjangan yang Telah Lama Ada

Selama lebih dari satu abad, hukum properti Inggris mengikuti sistem dua bagian yang ditetapkan pada putusan pengadilan tahun 1885, yaitu:

• “benda yang dimiliki” (things in possession): barang fisik seperti rumah, emas, mobil, dan peralatan,
• “benda yang sedang berlaku” (things in action): hak hukum berdasarkan kontrak atau utang.

Aset digital tidak cocok dalam kedua kategori ini.

Crypto bukan barang fisik, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai “benda yang dimiliki.”
Namun Crypto juga tidak muncul dari kontrak atau utang, sehingga tidak dapat dianggap sebagai “benda yang sedang berlaku.”

Akibatnya, selama bertahun-tahun:

• pengadilan harus mengeluarkan keputusan kasus per kasus,
• tidak ada definisi yang seragam mengenai kepemilikan aset digital,
• pengguna Crypto tidak memiliki perlindungan hukum jelas,
• dan proses pemulihan aset yang hilang atau dicuri menjadi sangat rumit.

Undang-Undang Properti Digital 2025: Menutup Kesenjangan Hukum

Undang-undang baru ini secara eksplisit menyatakan bahwa aset digital adalah bentuk properti pribadi.
Inti dari perubahan ini adalah:

Sebuah aset digital tidak dapat dikecualikan dari perlindungan properti hanya karena tidak menyerupai jenis properti tradisional.

Dengan kata lain, sifat digital tidak lagi menjadi halangan untuk pengakuan hukum.

Ini memberikan kejelasan bagi:

• pengadilan,
• regulator,
• perusahaan Crypto,
• investor individu,
• dan seluruh ekosistem Web3.

Dampak Hukum dan Praktis dari Pengakuan Properti Digital

• Kepastian Kepemilikan

Pengguna kini memiliki dasar hukum jelas untuk membuktikan kepemilikan aset digital, baik itu crypto, NFT, atau token digital lainnya.

• Penegakan Hukum Lebih Kuat

Pengadilan dapat menangani kasus pencurian, peretasan, atau sengketa crypto dengan lebih efektif karena aset digital kini berada dalam kategori properti yang dilindungi.

• Penyelesaian Sengketa Lebih Konsisten

Tidak perlu lagi pendekatan berbeda pada setiap kasus; UU baru memberikan kerangka hukum umum yang seragam.

• Perlindungan Bagi Institusi dan Bisnis

Perusahaan dapat mengatur hak kepemilikan aset digital dalam kontrak dengan lebih jelas, sehingga mengurangi risiko hukum.

• Mendorong Inovasi Web3 dan Investasi

Kepastian regulasi membuat Inggris lebih menarik sebagai pusat aktivitas blockchain, fintech, dan tokenisasi aset.

Tonggak Penting dalam Evolusi Regulasi Crypto di Inggris

Pengakuan ini mencerminkan sikap progresif Inggris yang ingin memposisikan diri sebagai pusat global untuk teknologi digital dan keuangan modern. Dengan memberikan fondasi hukum yang jelas, Inggris:

• mempermudah adopsi institusional,
• memperbaiki perlindungan konsumen,
• dan meningkatkan kepercayaan investor.

Langkah ini menempatkan Inggris di antara negara-negara yang memiliki kerangka hukum paling maju terkait aset digital.

Kesimpulan

Pengesahan Undang-Undang Properti (Aset Digital, dll.) 2025 mengakhiri ketidakpastian hukum selama lebih dari satu abad terkait bagaimana aset digital diperlakukan dalam hukum properti Inggris. Dengan pengakuan resmi sebagai properti pribadi, aset digital kini dilindungi oleh kerangka hukum yang jelas dan dapat ditegakkan.

Ini bukan hanya kemenangan besar bagi pengguna Crypto, tetapi juga sinyal kuat bahwa Inggris secara serius mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin global dalam regulasi aset digital.